Rethinking Identitas Indonesia

Istilah nation state, ibu pertiwi, atau istilah lain yang menggambarkan tentang Indonesia dan atau keindonesiaan ternyata bukanlah sebutan yang tidak mengandung resiko. Nasionalisme yang ‘meniscayakan’ semangat juang membela persatuan dan kesatuan bangsa mulai dipertanyakan ulang. Ia menjadi bermasalah ketika peniscayaan itu menafikan keragaman yang ada dalam komunitas bangsa sendiri. istilah kebudayaan nasional yang diagungkan untuk ‘melindungi’ khazanah budaya-budaya lokal menjadi kontra-produktif bahkan tidak jarang memakan korban, karena kebijakan yang diterapkan lebih mengutamakan penyeragaman (ketunggalan) dibanding kemajemukan (kebhinnekaan).

Pada akhirnya, Indonesia tidak lebih sebagai arena pertempuran antar pelaku kebudayaan yang ditandai dengan pembentukan simbol ketunggalan budaya yang sampai saat ini membuai masyarakat melalui pagelaran budaya yang populer dengan sebutan Taman Mini Indonesia Indah. Heroisme dibangun melalui pengabadian museum Pancasila dan rumah akherat Taman Makam Pahlawan. Pemersatu kebudayaan simbolik tersebut digunakan oleh kepentingan politik kekuasaan untuk memainkan emosi masyarakat. Pengakuan bahwa negara –seolah-olah- memberikan ruang yang bebas bagi warganya untuk menikmati identitas kebudayaannya secara lebih terbuka sudah menjadi kebutuhan negara yang tidak bisa ditawar-tawar lagi. Relasi kuasa yang diresapkan melalui simbol-simbol nilai masyarakat, bahasa, dan lagu-lagu kebangsaan tertentu justru berujung pada rusaknya tatanan kehidupan masyarakat, baik secara kultural maupun struktural.

Perang saudara diambang reformasi antara aparat dengan mahasiswa, luluhnya sistem perekonomian nasional, hingar bingar buruh migran di negeri tetangga merupakan penanda carut marutnya keadaan bangsa. Sebuah tatanan yang pernah dibangun dengan susah payah oleh para founding fathers itu kini lebur berkeping-keping, sementara patung gagah Soekarno-Hatta hanya diam termangu di kejauhan melihat anak-anak bangsanya saling hantam dan saling rebut otoritas. Lalu di mana identitas kita yang merupakan jatidiri absolut sebagai bangsa?

Problem identitas, nilai yang membentuknya, dan sejauhmana ia mampu memotret kebangsaan tanpa mencabik-cabik keperbedaan komunitas sekaligus tetap menjaga kesatuan nasionalnya merupakan persoalan yang seringkali menghinggapi sejarah pembentukan kehidupan masyarakat. Berbagai uraian dan kritik – entah itu dilandasi dengan analisis linguistik atau semiotika – akhir-akhir ini sering dipakai untuk mencari relevansi antara wilayah ide dengan wilayah praktik politik dan budaya dalam bingkai kenegaraan Indonesia. Dengan pengertian lain, dan atau apa pun referensinya, yang jelas saat ini Indonesia dan juga keindonesiaan sedang ramai dirumuskan-ulang, bukan hanya dari sisi bentuk, melainkan juga makna konseptual yang dikandungnya. Manneke Budiman (2002) menjelaskan bagaimana persoalan identitas atau jatidiri bangsa telah dimaknai secara tunggal. Persoalan jatidiri sebenarnya tidak lebih dari suatu pernyataan tentang batas-batas, tentang kesetiaan (allegiance), dan afiliasi kultural.

Komunitas yang tinggal di dalam suatu wilayah Indonesia belum tentu mencirikan keindonesiaan. Kewarganegaraan bisa jadi diukur melalui tim bulutangkis yang didukung, seni musik yang dimainkan, atau tari-tarian yang dibawakan. Indonesia sebagai poduk dari sebuah proses kolonisasi yang panjang membuat bangsa ini menjadi terpecah-pecah sampai sulit untuk merumuskan konsep nasionalitas (nationality) yang diinginkan. Akhirnya, jalan pintas diambil dengan cara menggabungkan seluruh wilayah, simbol, dan praktik budaya yang majemuk dalam satu rangkaian tunggal, yaitu “Indonesia”. Ternyata, efeknya sangatlah mengejutkan, bahwa konsep tentang keindonesiaan hanyalah wakil dari sistem budaya tertentu dan menafikan eksistensi budaya masyarakat lain. Pengunduran diri Timor-Timur dari wilayah teritorial Indonesia, tercetusnya Bangsa Papua, atau Bangsa Aceh merupakan bukti protes mereka kepada identitas kewarganegaraan nasional yang timpang.

Pada sisi lain, Edwin Arifin (2002) juga melihat sisi keberagamaan masyarakat Indonesia yang sangat ambigu. Di satu pihak, agama sebagai salah satu pembentuk perilaku masyarakat yang identik dengan kitab suci, tempat ibadah, dan seabrek simbol yang lain masih diakui sebagai inspirasi religiusitas yang tinggi. Tetapi di pihak lain, agama telah dimasukkan ke wilayah rawan dengan menjadikannya sebagai kendaraan untuk meraih posisi sentral dalam struktur poltik kekuasaan. Alih-alih kita dengar kampanye tentang pentingnya pluralisme, tetapi pada saat yang sama konflik yang bermuatan agama, mulai dari konflik Ambon, Poso, dan sebagainya tetap menjadi sajian berita yang memenuhi pojok-pojok media. Tommy Christomy (2002) mencontohkan bagaimana merk sebuah bungkus rokok pun bisa menyulut peperangan antara Serbia dan Kroasia. Persoalannya bukan terletak pada struktur politik itu sendiri, melainkan ketidak-adaan aforisme vox populi vox dei pada dimensi sosial, yaitu kepedulian untuk memerhatikan kebutuhan masyarakat. Berbagai analisis dikedepankan, tetapi seringkali meleset, keliru, dan gagal. Menyikapi problem seputar identitas kewarganegaraan tersebut, sikap terbuka terhadap keragaman masyarakat sangatlah diperlukan. Moeflich Hasbullah (2002) mengatakan bahwa kebebasan berbeda pandangan yang dilarang justru akan mematikan kreatifitas.

Dengan demikian, satu hal yang perlu dipahami adalah bahwa jatidiri Indonesia sebenarnya bukan terletak pada jalinan total dari ribuan komponen yang ada di negeri ini, bukan pula tali temali harmonis yang membentuk kesinambungan, melainkan pergulatan berbagai potensi masyarakat meskipun berada dalam wilyah konflik yang terus menerus. Mungkin kita masih memerlukan ‘perang’ demi ‘perang’ agar apa dan siapa kita (baca : Indonesia) tetap dipikirkan dan menemukan relevansinya dengan tantangan zaman.

sumber: http://mivas80.multiply.com